Gereja Kawal Perjuangan Warga

* GKPI Tolak Lobbi TPL

POLLUNG – SINTA

Warga jemaat dari berbagai denominasi gereja bersatu dan berkumpul dalam satu gereja serta beribadah bersama. Situasi yang sangat jarang terjadi ini berlangsung di Gereja HKBP Sipitu Huta Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Minggu (8/11).

Untuk mengkawal  perjuangan warga Pandumaan dan Sipitu Huta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dari ‘gempuran’ PT Toba Pulp Lestari (TPL), beberapa denominasi Gereja Protestan dan Katolik, melakukan kebaktian ibadah bersama spritual di Gereja HKBP Sipituhuta Pollung, Minggu (8/11) yang dihadiri ribuan jemaat. Tujuannya, sebagai bentuk dukungan spritual bagi perjuangan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dalam mempertahankan tombak haminjon (hutan kemeyaan, red) dari ‘serobotan’ TPL.

Denominasi gereja yang ikut diantaranya HKBP, GKPI, GKLI, Bethel, Pentakosta dan Katolik. Petinggi gereja yang hadir antara lain Pastor Hilarius Kemit OFM Cap dari Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Agung Medan , Pdt Sinambela (GPDI), Pdt boru Samosir (HKBP) dan Pdt Parsaoran Sinaga M Min (GKPI).

Selain pihak gereja, sebuah LSM atau Non Goverment Organisation (NGO) bernama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang selama ini eksis membantu dan memotivasi warga dalam pembangunan, juga ikut ambil bagian.

Sebelum ibadah berlangsung, S Marbun (42), seorang petani kemenyaan di Sipituhuta kepada SINTA mengatakan bahwa lahan haminjon yang sudah diwariskan secara turun – temurun kepada mereka  merupakan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Dari haminjon kami memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anak. Tapi dengan sadisnya TPL membalak lahan kami tanpa nurani. Ini masalah perjuangan hidup dan TPL tidak pernah memikirkan itu. Hari ini dengan dukungan spritual iman, kami akan tetap berjuang ,” ungkapnya.

Warga lainnya, R Naibaho (31) menuturkan bahwa demi memperjuangkan lahan haminjon beberapa warga sempat diseret ke penjara dan dituduh sebagai pelaku kriminalisasi. “Sampai tetes darah terakhir sekalipun kami akan tetap berjuang mempertahankan hak kami dari kesewenangan TPL. Jadi jangan menakut-nakuti warga  dengan gertakan yang menggunakan kekuasaan,” tegasnya.

GKPI Tolak Lobi TPL

Sementara itu  Pendeta Parsaoran Sinaga M Min, Koordinator Pengmas GKPI ketika dikonfirmasi  di sela-sela acara menyatakan bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) melakukan penolakan terhadap keberadaan TPL karena menurutnya nyata-nyata membawa kesengsaran bagi masyarakat di sana.

“Pimpinan Pusat GKPI dalam berbagai kesempatan menolak dengan tegas apa yang sudah diperbuat TPL. Pandangan TPL tentang haminjon rakyat sudah sangat keliru. Jika permasalahan warga dengan TPL belum selesai, kami akan membawa masalah ini ke agenda pertemuan pendeta se – Indonesia yang akan diselenggarakan Desember mendatang,” tegasnya.

Disinggung tentang adanya isu pengancaman terhadap Pimpinan Pusat GKPI, dengan tegas Parsaoran membantahnya. “Kalau pengancaman tidak ada, hanya saja beberapa kali pihak TPL datang melakukan pendekatan dengan Pimpinan Pusat GKPI agar penebangan dapat dilanjutkan, tetapi semua pendekatan atau lobi – lobi tersebut ditolak secara tegas oleh pimpinan GKPI,” jelasnya.

Pemerintah dan Dewan Pers Disurati

Sementara pada acara kebaktian, beberapa naposo bulung dari berbagai gereja mengumandangkan nyanyian, puisi dan seruan sebagai bentuk ekspresi jiwa yang tertindas. Selain itu juga berisi permohonan kepada Tuhan agar diberi kekuatan dalam mempertahankan tombak haminjon. Tampak, isak tangis dan tetesan air mata dari para hadirin  ketika seorang remaja putri membacakan puisi berjudul “Lebih Baik Mati Daripada Dijajah TPL”.

Sebelumnya, Pastor Hilarius Kemit OFM Cap dalam khotbahnya juga berkesempatan membacakan dua buah surat. Surat pertama adalah surat dari Uskup Pius Datubara kepada Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing beserta jajarannya yang intinya menyerukan agar mencabut izin operasional PT TPL di Kabupaten Humbahas. Dalam surat itu dijelaskan bahwa hutan di Humbahas sudah gundul karena ditebang oleh TPL dan  kontribusi yang diterima oleh Pemkab tidak sebanding dengan penderitaan rakyat serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Surat kedua dilayangkan kepada  Dewan Pers Nasional di Jakarta yang ditujukan langsung kepada Ketuanya Leo Batubara. Surat itu meminta  agar pemberitaan – pemberitaan terkait peristiwa warga petani kemenyaan  dengan PT TPL jangan ditutuptutupi. “Kita sudah menyurati dewan pers.  Tapi kami heran, banyak media atau  pers seakan tutup mata dengan permasalahan  ini,” ujarnya .

Di bagian akhir khotbahnya, Hilarius mengajak jemaat menyerukan yel-yel perjuangan, seperti “Kami berjuang demi melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kami berjuang mempertahankan lahan tombak haminjon dari TPL dalam nama Kristus,”. Kalimat itu diucapkan bersahut-sahut sembari  mengangkat dan mengepalkan tangan sebagai ekspresi kebulatan tekad untuk berjuang. (TIM)

Manuver Politik Menjelang Pemilu

Semakin mendekatnya Pemilu Legislatif semakin gencar pula manuver yang dilakukan oleh para calon legislatif. Tingkah para calon legislatif boleh dibilang asing dari biasanya. Beragam cara dilakukan untuk meraih simpatik masyarakat sebagai pemilih. Aksi pendekatan dengan aktif berkunjung, jual tampang dan lempar senyum kesana sini dan melambaikan tangan pun diperkuat. Dari sebelumnya kaca mobil pribadi seseorang sering tertutup saat melintas, kini sudah menganga.

Dalam hal pencalegan, sebelum adanya ketetentuan suara terbanyak, banyak partai yang memperjuabelikan nomor urut. Mulai di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Untuk DPR RI, bahkan ada yang tarifnya, mencapai ratusan juta rupiah asal bisa di nomor urut basah. Kini diantara caleg banyak yang menyesal, karena adanya perubahan undang-undang.

Awalnya, banyak caleg yang tidak begitu bersemangat untuk ikut bertarung. Sebab, pada awalnya mereka menjadi caleg hanya karena ikut-ikutan atau diikutkan oleh caleg nomor wahid karena dianggap dapat mendongkrak perolehan suara. Di lain sisi, agar daftar calon lebih ramai sehingga tidak nampak kalau partainya tak punya calon.

Kemudian, keberadaan caleg perempuan banyak yang hanya pelengkap. Memenuhi ketentuan kuota 30 %. Sehingga nama seorang kaum perempuan dicatut bahkan ‘dipaksa’ agar ikut sebagai caleg.

Tak jarang kita mendengar langsung, kalau seorang caleg mengaku tidak tahu menahu soal pencalegannya. Bahkan untuk urusan administrasi, pembuatan kartu nama hingga alat peraga berupa baliho katanya ditanggung oleh caleg nomor urut basah.

Apa yang terjadi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan suara terbanyak ? Calon yang ikut-ikutan tadi akhirnya serius. Meski berada di nomor urut paling buntut, si caleg terus ‘menggarap’ massa, berusaha agar perolehan suaranya lebih banyak. Atau dengan kata lain berhasil menandingi perolehan suara dari nomor urut diatasnya. Harapannya, mana kala partainya dapat jatah kursi, calon terpilih adalah dirinya.

Pertanda ini jelas terlihat. Jauh sebelum adanya putusan MK, sangat jarang terpajang poster, spanduk atau baliho dari nomor urut 2, 3 dan selanjutnya di jalanan. Tetapi kini, malah terbalik. Alat peraga dari caleg nomor urut dua ke bawah paling ramai menghiasi setiap tempat-tempat strategis.

Kini, meski belum duduk sebagai wakil rakyat, sudah ada sesama calon satu partai yang tidak lagi akur. Saling melakukan black campaign atau menjelekjelekkan. Mengapa itu terjadi?. Si caleg nomor wahid merasa disaingi. Kemudian, caleg ‘boncengan’ telah main sendiri karena memang berada di ‘atas angin’. Sesama caleg, tak pernah lagi bersama-sama dalam menggarap massa. Bahkan ada lagi yang sudah lupa kalau uang yang dikeluarkan oleh caleg nomor teratas untuk biaya-biaya selama mengurusi partai hingga pencalegan, satu sen pun tidak diganti. Termasuk untuk pembuatan baliho caleg boncengan.

Dengan situasi ini, tidak seharusnya terjadi perselisihan antar caleg. Bagi mereka yang sudah mengeluarkan biaya besar untuk mengurus temannya caleg, harus berlapang dada. Sebab, peraturan negeri inilah yang berobah-obah. Satu lagi, jangan ada pula caleg yang merasa diatas angin sehingga lupa akan jasa sesama.

Ini memang salah satu ujian berat bagi caleg nomor satu. Apalagi, kalau memang nantinya Ia tidak menjadi calon terpilih, atau malah yang duduk caleg yang berada di posisi bawah.

Sebagai akibat pemilihan legislatif yang sudah di ambang pintu ini, di beberapa daerah sudah terlihat adanya pengkotak-kotakan. Famili dari caleg A dan B yang tinggal sekampung tidak lagi mesra sebagaimana sebelumnya. Situasi kini semakin memanas. Adu kepentingan semakin nyata.

Tetapi lepas dari segala manuver politik yang terjadi saat ini, tidak sepantasnya terjadi perseteruan sesama caleg. Baik dalam satu partai ataupun partai berbeda. Apalagi, sampai-sampai mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat. Demikian pula bagi pemilih atau dengan istilah tim sukses. Kita semuanya bersaudara. Jangan karena kepentingan pencalegan kita tercerai berai. Mari kita hidup rukun dan damai serta saling menghargai. Mari belajar menggunakan hak pilih secara benar dan bersama memahami makna berdemokrasi. (*)

Alat Berat Milik Pemkab Tobasa Terbenam

Balige.

Pembangunan Kawasan Terpadu, yang direncanakan sebagai kawasan perekonomian di pinggiran Danau Toba, tepatnya di Desa Tambunan Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir sudah dimulai. Pembangunan kawasan ini merupakan proyek multi years dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Total proyek tersebut senilai Rp 120 Milliar. Untuk tahap pertama menelan biaya Rp 12 Milliar.

Kini di lokasi itu sedang dikerjakan pelebaran jalan dari pertigaan Jalinsum Tambunan hingga tepi pantai. Kemudian pekerjaan penimbunan (pengurukan) lahan.

Untuk diketahui, lahan pertapakan yang luasnya sekitar 60 hektar ini diserahkan oleh masyarakat sekitar kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Rencananya diatas pertapakan ini akan dibangun terminal bus dan kemudian diberi nama kawasan terpadu. Lahan yang berada di tepi pantai itu adalah daerah rawa dan berlumpur. Sehingga untuk menjadikannya sebuah kawasan terpadu harus memerlukan penimbunan lahan.

Sebelumnya, Pemkab setempat sudah membangun jaringan listrik dan membuat proyek perkerasan jalan menuju lokasi. Tetapi karena jalan tersebut kurang lebar dan tidak memadai, kini dilakukan pelebaran kembali.

Pengamatan di lapangan, pekerjaan pengurukan telah dimulai Desember 2008 lalu. Hampir setiap saat truk pengangkut tanah timbunan lalu lalang keluar masuk lokasi. Sementara di lokasi, terdapat 4 buah alat berat berupa 2 unit beko, dozer dan stom walls terus beroperasi.

Alat Berat Terbenam

Sementara itu, pada Rabu pekan lalu, tampak sebuah alat berat berupa beko milik Pemkab Tobasa yang turut beroperasi disana terbenam. Beko itu masuk ke dalam air dan terperogok ke dalam lumpur.

Menurut warga sekitar, kejadian ini sudah sejak dua pekan lalu. Ketika itu, kata warga, alat berat sedang meratakan tanah timbunan yang diangkut oleh truk. Namun saat beko sedang beroperasi, secara perlahan badan beko bertonase 20 ton itu secara perlahan turun dan masuk ke dalam air.

Masih menurut warga, operator yang berusaha menggerakkan alat berat agar bisa keluar dari air tidak berhasil. Malah, alat berat semakin terbenam.

Operator alat berat itu mengaku kalau berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeluarkan alat berat dari benaman Lumpur. Bahkan, dua buah alat berat telah dikerahkan untuk menariknya. Tetapi toh tidak berhasil. Untuk mengantisipasinya, terpaksa dibuat pengganjal dari batang kelapa. Sedangkan rencana selanjutnya, kata operator itu, akan dilakukan pengerukan di disekeliling alat berat agar bisa ditarik.

* Insiden 3 Februari Tidak Jadi Penghalang

* Panitia Lokal Jangan Merasa Pahlawan

* SBY Jangan Bolak Balik Beri Komentar

Dolok Sanggul. Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan SH MH mengatakan pemekaran Propinsi Tapanuli (Protap) harus terealisasi. Protap diibaratkan sebuah bayi yang menunggu hari lahir. Hanya saja, pembahasannya akan dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2009 mendatang. “Protap ibarat anak yang menunggu lahir,” ungkap Trimedya seusai dialog interaktif dengan relawan pemenangan se-Kabupaten Humbang Hasundutan yang dipusatkan di Hotel Martabe Jalan Pemuda Dolok Sanggul, Rabu (27/2). Menurut Ketua Komisi yang membidangi hukum sekaligus mengawasi kinerja aparat kepolisian, kejaksaan, Makamah Agung dan jajaran pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI ini, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak pemekaran propinsi. Artinya, program pemekaran harus tetap jalan sesuai dengan aspirasi masyarakat Tapanuli. Tentang adanya pihak yang tidak setuju atas lahirnya Protap sebagai imbas dari insiden 3 Februari 2009 lalu, pendiri Yayasan Pijar ini mengatakan hal tersebut tidak menjadi penghambat pembentukan Protap. Ia menjelaskan bahwa tragedi yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat harus dilihat dari dua sisi yang berbeda. “Harus dipisahkan dengan tegas, prosedur hukum terhadap pelaku kerusuhan dan prosedur pembentukan daerah Kabupaten maupun Provinsi,” ketus Trimedya, sembari menyebut hingga saat ini tidak satupun komunitas Tapanuli yang menyatakan Protap akan berhenti. Kemudian dikatakan bahwa persiapan untuk kelahiran protap oleh panitia di tingkat pusat maupun daerah selalu dikoordinasikan berkoordinasi Soal kapan terealisasi, Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia ini mengatakan kemungkinannya pada periode DPR RI yang akan datang. Aalasannya, saat ini masih terfokus pada Pemilu 2009. “Semua partai politik saat ini konsentrasi terhadap pemilihan legislatif pada bulan April nanti. Pasca pemilu ini pasti dibicarakan di sidang DPR RI,” ujarnya. Trimedya mengemukakan bahwa persiapan untuk kelahiran protap oleh panitia di tingkat pusat maupun daerah selalu berkoordinasi. Ditanya tentang tanggung jawab moral tokoh-tokoh Batak di perantauan khususnya di Jakarta terhadap dukungan terhadap Protap, Ketua Umum Forum Pembela Demokrasi Indonesia (FPDI) ini mengatakan bahwa sudah banyak tokoh batak yang memberikan komentar dan pembelaan terahap Protap. “Yang melakukan lobby-lobby di tingkat nasional siapa?. Lobby ke Menteri Dalam Negeri, ke Komisi II DPR-RI, bukan panitia lokal. Tapi panitia pusat, demikian juga masalah pendanaannya,” ungkapnya. Ia mengigatkan agar panitia lokal jangan mengklaim dirinya seakan-akan menjadi pahlawan. “Itu pahlawan kesiangan namanya dan tidak boleh menjadi pahlawan kesiangan dengan kondisi ini, sikap tersebut tidak benar,” ketusnya. Trymedia juga mengkritisi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bolak-balik memberikan komentar soal pemekaran Protap. Masih menurutnya, lebih baik SBY tidak memberi komentar. Apalagi berisi komentar yang terlalu dikapitalisir. “Sekali lagi saya tegaskan prosedur hukum dan prosedur pembentukan Provinsi maupun Kabupaten sudah jelas. Jadi insiden 3 Februari jangan dijadikan penghalang untuk Protap,” ujar Ketua Persatuan Advokat Indonesi (PERADI) tersebut. Pembekalan Sementara itu, pertemuan di Hotel Martabe tersebut, Trimedya bertemu dengan ratusan tim relawan pemenangannya. Seperti diketahui, Trymedia Panjaitan adalah calon legislatif DPR RI dari PDIP dari daerah pemilihan Sumut II. Pada pertemuan itu Trymedia melakukan dialog dan memberi pembekalan kepada ‘TS’ nya. Diantaranya, untuk memantau pelaksanaan Pemilu 9 April di Humbahas agar berjalan dengan jujur dan adil. (Tap News)

- Untuk 14 Kecamatan, Kecuali Muara

- Putusan KPU Taput Dibatalkan

Jakarta, Tapanuli News

Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara, akhirnya diulang untuk 14 Kecamatan, kecuali untuk Kecamatan Muara. Hal ini sesuai dengan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) No 49 / PHPU. D – VI/ 2008 dalam sidang yang digelar Selasa (16/12) kemarin di Jakarta.

Putusan tersebut MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon Ir Roy Mangontang Sinaga / Djujung Pangondian Hutauruk (pasangan calon nomor urut 2) dan Syamsul Sianturi / Drs Frans Sihombing MM (pasangan nomor urut 3) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Utara.

Pembacaan putusan setebal 113 halaman yang dibacakan secara bergantian oleh para Hakim Konstitusi. Disebutkan dalam konklusi yang dibacakan, diantaranya berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon tidak tepat menurut hukum, pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan mempengaruhi perolehan suara terbukti secara sah dan meyakinkan, telah terjadi pelanggaran yang menciderai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara, memerintahkan KPU dan Panwaslu Propinsi Sumut untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan lainnya.

Sedangkan dalam amar putusan MK tersebut, disebutkan dalam eksepsi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Ulara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Kecamatan Pahae Julu, Garoga, Pagaran, Siborong-borong, Simangumban, Parmonangan, Pahae Jae, Pangaribuan, Sipahutar, Sipoholon, Adian Hoting, Siatas Barita, Purba Tua dan Tarutung.

Kemudian memerintahkan KPU Taput untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pilkada Taput bagi ke enam pasangan calon pada ke 14 kecamatan diatas dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak putusan tersebut diucapkan.

Dibacakan juga bahwa putusan itu berdasarkan hasil rapat permusyawaratan delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh Mahfud MD, M Akil Mochlar, M Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Abdul Mukti Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki dan Muhammad Alim, didampingi Ida Ria Tambunan sebagai panitera pengganti.

Untuk diketahui pemohon sebelum mengajukan sembilan dalam persidangan tanggal 5 dan 10 Desember 2008 masing-masing Januari Hutauruk (saksi resmi kandidat nomor 2 di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan Sipoholon), Robinhot Sianturi (Koordinator saksi untuk nomor urut 3 di kecamatan Siborongborong), Sopian Simanjuntak (pemilih yang memilih di TPS IV Hutatoruan 7 Tarutung), Samuel BP Hutauruk (pihak luar yang diminta calon nomor urut 4 untuk meneliti apakah ada data yang salah dalam DPT), Manaek Sihombing (saksi calon nomor 6 di PPK Siborongborong), Hotma Hutauruk (saksi nomor urut 3 di TPS III Kampung Lumbanrihit), Drs Paruntungan Lumbantobing (pemantau pilkada), Indra Tampubolon (yang menyatakan ketika menyampaikan aspirasi pihak terkait tidak di tempat) dan Marhardongan Lumbantobing (tim sukses pasangan calon nomor urut 2).

Sedangkan pihak terkait yang dimintai keterangannya sebagai saksi adalah KOndar Sormin (Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil), Hotman Lumbantobing (Ketua PPS Kelurahan Pasar Siborongborong), Henri Hutasoit (Ketua PPK Siborongborong), Sunggul Hutauruk (Anggota KPPS TPS III Desa Hutauruk Hasundutan Sipoholon).

Beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan putusan yang dibacakan, terdapat fakta hukum yang menjadi adanya perselisihan hokum para pihak diantaranya, ditemukan Nomor Induk Kependudukan Ganda sebesar 26.09, 6000 orang yang berhakmemilih tetapi tidak mendapat kartu pemilih, 2700 kartu suara yang dikuasai oleh tim sukses pasangan nomor urut 1, adanya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Fernando Simanjuntak (Ketua DPRD Tapanuli Utara), adanya pencoblosan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (36 menurut saksi pemohon Januari Hutauruk) dan 61 orang Hotma Hutauruk di TPS 3 Hutauruk Hasundutan Sipoholon).

Selanjutnya dibacakan, bahwa menurut pemohon NIK Ganda sebanyak 26.091 ditemukan di 14 kecamatan dari 15 kecamatan di Taput, sehingga sepatutnya jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 1 dikurangi NIK ganda menjadi 46.645-26.091 menjadi 20.554 suara (vide permohonan butir 7).

Sementara itu Roder Nababan SH, selaku kuasa hukum pemohon yang dihubungi Tapanuli News, Selasa (16/12) malam, melalui telepon sellulernya mengatakan bahwa para pemohon sangat puas dengan hasil keputusan Makamah Konstitusi tersebut. “Para pemohon sangat puas dengan keputusan tersebut, karena Makamah Konstitusi tidak melihat dari perhitungan jumlah suara tetapi lebih kepada proses pemilihan kepala daerah yang penuh dengan kecurangan yang sistematis dan meluas (terencana),” ungkap Roder.

Sedangkan Sanggam Hutapea, salah seorang pasangan calon yang berhasil dihubungi koran ini mengatakan, keputusan tersebut membuktikan bahwa MK sangat menghargai masyarakat Tapanuli Utara. “Sebelum pilkada dilaksanakan, pada tanggal 25 Oktober 2008 kan saya sudah meminta kepada KPU agar pilkada ditunda dulu karena banyak ditemukan indikasi kecurangan. Ini sesuai dengan keterangan saya pada sidang di mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Sanggam juga mengatakan merasa bersyukur dengan putusan itu. Ia berharap sebelum digelar pemilihan ulang agar dilakukan kembali pemutakhiran data.

Seperti diberitakan, pasca pilkada Taput 27 Oktober lalu, ribuan masyarakat Taput berunjuk rasa meminta KPU agar membatalkan hasil pilkada dan mengulangnya kembali. (tim)

Tahun 2007, Tobasa Surplus Beras Sebesar 50.757 Ton

Silaen, Barita Sian Tapanuli

Yayasan Herman Oppul Panjaitan (HOP) melakukan panen padi sawah dengan varietas unggul Ciherang di lahan percontohan seluas 5000 m2 di Kompleks Sekolah Alkitab Terapan Bina Muda Warga (SAB BMW) Lumban Tor Desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Jumat pekan lalu. Berdasarkan perhitungan ubinan, hasil panen setara dengan 9,2 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektarnya.

St DR Sopar Panjaitan selaku Pengurus Yayasan memaparkan, panen itu merupakan panen yang ke sembilan kalinya sejak tahun 2006 lalu. Dengan kata lain, 3 kali panen setahun.

Ia menjelaskan percontohan yang mereka kelola, dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya, memberikan pembinaan percontohan terhadap warga sekitar untuk mengantisipasi krisis pangan dunia di masa yang akan datang.

Di sela-sela acara, Kepala UPTD Tanaman Pangan dan Holtikulturra Land Bou Laguboti, M Silbolon SP kepada mengatakan hasil yang dicapai itu sudah cukup bagus. Dari hasil perhitungan yang mereka lakukan, jumlah 9,2 ton GKP tersebut setara dengan 8 ton Gabah Kering Simpan (GKS). Sedangkan biasanya, hasil panen perhektarnya hanya berkisar 6 ton GKS.

Lebih lanjut disampaikan jumlah butir permalai nya rata-rata mencapai 200 biji. Sedangkan rata-rata malai berjumlah 30 buah dengan jumlah benih tanam 3 butir. “Ini hasil yang cukup luar biasa. Dan dari hasil observasi, padi itu tanpa hama penyakit,” ujar Simbolon.

Bupati Tobasa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Pertanian Ir Horas L Silitonga mengakui bahwa kehadiran Pemkab untuk panen tersebut merupakan ke empat kalinya. Sementara hasil panen varietas pandan wangi (sebagai varietas pertama yang ditanami, red) dari usaha tani St Sopar Panjaitan telah menyebar ke beberapa petani atau kelompok tani di Tobasa. Dijelaskan, bahwa petani cukup antusias untuk menanam varietas tersebut, karena produktivitasnya tinggi, tahan terhadap penyakit, respon kepada pupuk organik dan cita rasa yang enak serta pulen.

Menurut Bupati, upaya yang dilakukan St Sopar itu secara signifikan telah turut menaikkan produktivitas dan produksi beras sekaligus mendukung program Pemkab dalam meningkatkan katahanan pangan di Tobasa.

Lebih lanjut dipaparkan, bahwa tahun 2007 lalu jumlah produksi padi di Tobasa sebesar 118.457 ton atau 74.866 ton beras dengan jumlah petani 36 ribu KK dan jumlah penduduk 176.161 jiwa. Bila diperhitungkan perimbangan beras dengan swasembada, mencapai 310,54 %, dengan kata lain marketable surplus sebesar 50.757 ton. Dibanding dengan tahun 2006, produksi beras tahun 2007 ini, meningkat sebesar 12 % atau 8.038 ton.

Dalam pertemuan itu terungkap bahwa peningkatan produksi beras di Tobasa telah memberikan kontribusi terhadap produksi beras Sumut sebesar diatas 5 %. Sehingga dengan prestasi itu Tobasa merupakan salah satu dari empat daerah Kabupaten di Sumut yang diusulkan mendapat penghargaan dari Presiden RI tentang peningkatan produksi beras nasional.

Pengajuan ini sesuai dengan Surat Menteri Pertanian no 990/HM.110/10/C1/7/08 tanggal 10 Juli 2008 dan Surat kadis Pertanian Propsu No 521.1/149.01/PROG/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008.

Turut memberikan sambutan di acara tersebut, Asisten I Pemkab Taput Drs Poltak Tambunan mewakili Bupati Taput dan Ir Gero Simanjuntak mewakili Bupati Humbahas. (sumber Tapanuli News)

Kota Sibolga dan Tapteng Diterjang Angin Puting Beliung

Sibolga, Barita Sian Tapanuli

Angin puting beliung melanda dua wilayah di Sumut yakni, kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Selasa lalu. Akibatnya, puluhan rumah penduduk mengalami kerusakan parah, sedang dan ringan.

Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja, satu orang warga atas nama Nelson Hutagalung (44) warga Lorong X, Kelurahan Pasir Bidang, Tapteng mengalami luka ringan.

Daerah – daerah yang dilanda angin puting beliung tersebut yakni jalan Rajawali, lingkungan IV, Lorong X, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan jumlah rumah rusak sebanyak 26 unit, lorong IX dan X, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, 56 unit, desa Pondok Batu, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik 3 unit, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan 4 unit, dan Jalan Padangsidempuan, Pandan, Tapteng yang merusak I unit fasilitas tiang Telkom.

Informasi yang dihimpun dilapangan, pagi itu hujan deras melanda wilayah Sibolga dan Tapteng disertai angin kencang. Penduduk yang bermukim di wilayah itu, tidak menyadari bakal ada angin kencang sejenis puting beliung. Sebab desingan angin seperti itu sudah sering melanda wilayah mereka.

Saat itulah tanpa disadari warga lorong X dan lorong IX, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga dan kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Tapteng, tiba – tiba angin yang berada di atas laut Tapian Nauli, Sibolga, menggumpal membentuk putaran dengan warga hitam, lalu mengalir menuju kedua lorong pemukiman warga tersebut. Tepat dipemukiman warga, angin sempat berputar – putar hingga 15 menit lamanya. Bahkan warga yang terluka, Nelson Hutagalung, sempat merasakan putaran angin dan hantaman seng serta atap – atap rumbia dari rumah milik para warga yang rusak. Saat itulah penduduk tersentak lalu menjerit – jerit lari keluar rumah menghindari kemungkinan yang dapat timbul akibat hantaman angin puting beliung tersebut.

Berselang beberapa saat, angin kencang juga terjadi di desa Pondok Batu, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik. Di lokasi ini, angin ini merusak delapan unit perumahan warga. Pada saat bersamaan, angin juga merusak 4 unit rumah di kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan dan merusak jaringan telekomunikasi milik Telkom di Kota Pandan.

Setelah kejadian itu, Camat Sarudik Rinaldi Siregar, Kadis Sosial Tapteng Zufri Abdi dan Kaban Kesbang Linmas Jontriman Simanjuntak dan Muspika Aek Habil, Camat Sibolga Selatan Zulkifli dan Assisten II Pemko Sibolga, langsung turun ke lokasi meninjau dan mendata rumah – rumah warga yang tertimpa musibah.

Selanjutnya, Bupati Tapteng Tuani Lumbantobing bersama beberapa orang juga terjun ke lokasi. Di lokasi, Bupati tampak berjalan mengitari beberapa rumah warga yang terkena terjangan angin puting beliung dengan kondisi yang kerusakannya cukup fatal.

Pada kesempatan itu, Tuani meminta aparat pemerintah segera mendirikan posko dan dapur umum.

Tentang kondisi lingkungan Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Tapteng yang terlihat sangat membutuhkan sentuhan pembangunan, menurutnya, pada tahun 2009 mendatang, pemkab Tapteng telah membuat perencanaan dan telah memprogramkan peningkatan pembangunan di wilayah tersebut. Namun, ia berharap, penduduk yang bermukim di sekitar wilayah ini patuh pada aturan demi terciptanya tertib administrasi.

“Artinya, warga disini harus benar – benar dapat menunjukkan domisilinya apakah di Sibolga atau Tapteng. Karena, dimanapun tinggal tidaklah menjadi sebuah masalah agar administrasi pemerintahan tidak kacau balau,”tukasnya.

Anggota DPRD kota Sibolga, Ongly Siregar yang turut meninjau ke lokasi kejadian mengaku prihatin melihat peristiwa yang menimpa penduduk Aek Habil dan Pasir Bidang. Ia berharap, kedua daerah untuk serius melakukan penanganan dan segera mungkin mengalokasikan bantuan khususnya untuk perbaikan rumah – rumah penduduk yang tertimpa musibah.

Sementara itu, bantuan untuk para korban musibah angin puting beliung terus mengalir. Diantaranya, dari Partai Demokrat (PD) Tapteng yang menyerahkan bantuan beras sebanyak 30 karung.

Daftar Korban Angin Puting Beliung

]]> http://patarnadapdap.wordpress.com/2008/12/04/kota-sibolga-dan-tapteng-diterjang-angin-puting-beliung/feed/ 0 patarnadapdap korban-puting-beliung http://patarnadapdap.wordpress.com/2008/12/04/ombus-ombus-las-kede/ http://patarnadapdap.wordpress.com/2008/12/04/ombus-ombus-las-kede/#comments Thu, 04 Dec 2008 11:48:08 +0000 patarnadapdap http://patarnadapdap.wordpress.com/?p=92 ]]> Ombus-ombus Las Kede…….

Parombus, ombus do, lampet ni Humbang i, mancai tabo, sepenggal lagu khas daerah Humbang khususnya Siborongborong, yang di populerkan oleh artis top batak, Viktor Hutabarat, mengingatkan kita pada Kota Ombus-ombus Siborongborong.

Persis dipertigaan, kota Siborongborong, yang lebih dikenal dengan nama simpang tugu, para pedagang ombus-ombus berjibaku, menawarkan dagangannya hampir ke setiap penumpang angkutan umum maupun angkutan pribadi, yang melintas dilokasi tersebut. Tanpa mengenal lelah para pedagang terus mengejar setiap armada, untuk menjajakan ombus-ombus, kuliner khas Siborongborong tersebut.

Seorang pedagang ombus-ombus, Bosar Tampubolon (54), warga Jalan Sadar kecamatan Siborongborong, yang ditemui Tapanuli News dikediamannya, mengaku sudah menggeluti usaha tersebut selama 31 tahun. “Kami sudah menggeluti usaha ini, sudah tiga generasi, dimulai dari usaha ayah mertua, turun kepada kami, dan sekarang seorang menantu, juga sudah menggeluti usaha ini,” ujar Bosar yang saat itu didampingi istri tercintanya boru Sianipar.

Dikisahkannya, pada tahun 1979, berdagang ombus-ombus tersebut tidak hanya di wilayah Siborongborong, bahkan sampai ke Balige dan Tarutung dengan menggunakan sepeda. “Waktu itu, pedagang ombus-ombus ada sekitar 80 unit, jadi kita menyebar, ada yang di Tarutung, Balige, bahkan Dolok sanggul dan terhimpun dalam koperasi parombus-ombus, yang kala itu diketuai oleh Pdt Purba warga Silangit,” ungkap ayah dari 7 putri ini.

Ombus-ombus dibuat dari bahan tepung beras pilihan, yang dicampur dengan gula putih serta diaduk dengan kelapa dan sebagian lagi menggunakan gula merah kemudian dibungkus dengan daun pisang. Lantas dikukus layaknya seperti membuat penganan dari tepung beras lainnya. “Tepung beras yang digunakan adalah pilihan dan tidak bisa sembarang, dan kelapa harus diparut tangan (manual), jika dengan parutan mesin, patinya akan hilang, serta daun pisang pembungkus yang digunakan juga tidak sembarangan yaitu jenis ‘ucim’ karena sangat berpengaruh terhadap rasa ombus-ombus,” ungkap pemilik gerobak ombus-ombus warna biru ini.

Penuturan Bosar Tampubolon, bahwa pengerjaan membuat ombus-ombus dilakukan sejak sore hari. Dimulai dari pengadukan tepung dengan air panas mendidih, kemudian pada jam 3 dini hari dilakukanlah pembungkusan serta pemberian gula dan proses pengukusan hingga pukul 07.00 pagi, ombus-ombus sudah siap dipasarkan. Prihal ombus-ombus tetap panas meskipun dijajakan seharian penuh, Tampubolon, menjelaskan bahwa tehnik penyusunan ditandan penyimpanan adalah kunci utama.

Yang membuat ombus-ombus tersebut menjadi khas, adalah salah satu sisi pelipatan daun menjadi empat persegi, dan ini disusun dengan rapat pada kantongan tandan, lalu dimasukkan kedalam kaleng yang ditempatkan pada gerobak sepeda. “Inilah yang membuat ombus-ombus tetap hangat meskipun dijajakan seharian penuh”, ungkapnya.

Keberadaan pedagang ombus-ombus saat ini mulai tergeser oleh maraknya makanan-makanan instan dan snack pabrikan yang membanjiri pasar. Ini terlihat dari jumlah pedagang ombus-ombus yang tinggal hanya 11 gerobak yang terbagi dalam 2 group beraplusan setiap harinya. “Kami berdagang rutinnya, hanya sekali dua hari. Itupun kadang kala dagangan kami tidak habis terjual,” ungkap Tampubolon dengan sedikit lesu.

Tampubolon mengaku, bahwa berdagang ombus-ombus awalnya dapat menopang kehidupan keluarga. “Rumah ini terbangun dari usaha dagang ombus-ombus dan anak-anakku juga berhasil sekolah meskipun hanya tamat SMU dari usaha ini,” jelas Tampubolon.

Diinformasikannya, bahwa untuk melestarikan serta mempertahankan keberadaan para pedagang ombus-ombus, pemerintah kabupaten Tapanuli Utara pada tahun lalu pernah memberi bantuan satu unit sepeda beserta gerobaknya, melalui Dinas Koperasi Taput. Kemudian pada tahun ini beberapa gerobak juga diikut sertakan dalam pameran pembangunan Taput di Tarutung.

Pansus Kumpulkan Bukti Menuju Jalur Hukum

Samosir, Barita Sian Tapanuli

Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara (Dishut Propsu) akhirnya meminta PT PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk menghentikan penebangan hutan alam di Kawasan Register 41 Blok Sitonggi-tonggi, Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, sampai menunggu hasil evaluasi tim yang dibentuk.

Penghentian penebangan ini disampaikan oleh Kadishut JB Siringoringo melalui suratnya Nomor: 522.21/9430/IV.c/2008 tanggal 24 November 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT TPL Tbk.

Demikian keterangan diperoleh pekan lalu di Samosir.

Mengutip surat tersebut, hal itu dilakukan menyikapi tuntutan penghentian penebangan hutan dikawasan register 41 dan Surat Bupati Samosir Nomor:522.21/5896/PH/DKP/2008 tanggal 12 Agustus 2008, Surat Komunitas Lintas Partai Politik Samosir Nomor: istimewa tanggal 2 Oktober 2008, Surat Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nomor: 522/85/DPRD-SR/XI/2008 tanggal 5 November serta Surat Wakil Ketua DPRD Samosir Nomor: 005/94/DPRD-SMR/XI tanggal 17 November 2008.

Sehingga pada tanggal 20 November 2008, telah dilaksanakan rapat di Dishut Provsu yang dihadiri Balai Pemantau Kawasan Hutan Wilayah I Medan, Balai Besar KSDA Sumut dan Balai Pengelolaan DAS Asahan, Barumun, Pematang Siantar.

Dari hasil rapat disepakati penghentian kegiatan penebangan RKT UPHHK-HTI Tahun 2008 An PT TPL, khusus Penebangan Hutan Alam (LOA) di Register 41.

Lebih lanjut dijeaskan, penghentian sementara penebangan hanya untuk penebangan baru. Sedangkan terhadap kayu-kayu yang telah ditebang sebelumnya dapat diangkut untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sementara kegiatan lainnya seperti penanaman, pengamanan dan perlindungan hutan tetap berjalan dan dilanjutkan sebagaimana biasa.

Disamping itu PT TPL juga diminta harus segera menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan penebangan pada hutan alam (LOA) dilengkapi dengan peta dan foto-foto kegiatan, sebagai bahan tim evaluasi di lapangan.

Surat itu ditembuskan kepada Menteri Kehutanan, Gubsu, Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Bupati Samosir, Dishut Samosir, Balai Pemantau Hasil Hutan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Kumpulkan Bukti

Pansus DPRD Samosir dalam temu persnya, pekan lalu di Kantor DPRD Samosir, Wisma Sinur Buhit yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Tunggul Habeahan, didampingi Sekretaris Drs Lundak Sagala, Tumpak Situmorang dan Sabar Sitohang masing-masing sebagai anggota menyampaikan, bahwa Pansus sedang berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam melanjutkan persoalan penebangan di Register 41 ke ke proses hukum.

Bukti dimaksud diantaranya masalah administrasi, penebangan di tempat yang salah (menyangkut Daerah Aliran Sungai dan Topografi) serta berbagai kejanggalan lainnya.

Menjawab pertanyaan tentang keseriusan Pansus DPRD untuk menyelidiki terbitnya dua SK Menteri Kehutanan, Pansus mengatakan untuk tahap awal akan memanggil Dinas Kehutanan Samosir mengumpulkan bukti -bukti serta mengetahui berapa PAD dari hasil hutan tersebut.

Habeahan mengatakan, bila nantinya ada ditemukan dugaan kesalahan maka tidak tertutup kemungkinan akan merekomendasikannya ke aparat hukum.

Sementara itu, Ketua LSM Aurel Citra Independen Kabupaten Samosir, Pardamean Naibaho didampingi Sekretaris Drs Pardingotan Sitanggang mengatakan akan memantau perkembangan Pansus DPRD Samosir ini.

Naibaho mengatakan, bila memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertenu yang bermaksud melakukan KKN, pihaknya akan segera melakukan gugatan balik. “Kalau nanti ketahuan ada oknum tertentu sengaja memperkaya diri dari persoalan ini, maka kita siap di depan untuk mengajukan gugatan,” tandasnya.

Seperti pernah dilansir Ketua Pansus Ir Oloan Simbolon mengatakan bahwa dirinya mencurigai terbitnya dua SK Menhut yang kontradiktif. Yakni Nomor 44 Tahun 2005 tentang penetapan hutan lindung dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201 tahun 2006 tentang pemberlakuan ijin HPH di areal Hutan Lindung. Terkait dengan persoalan ini, Oloan telah mengecam bahwa tidak tertutup kemungkinan Menhut bakal digugat.

Dusun Tertinggal Dambakan Pemekaran

Dusun Tertinggal yang Mendambakan Pemekaran

Muara

Penduduk Sosor Pasir, sebuah dusun tertinggal di pinggiran Danau Toba tepatnya di Desa Buntu Raja Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, kini mendambakan pemekaran desa. Mereka berharap, Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenan mengabulkannya sebab pemekaran akan mempercepat pembangunan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Usulan pemekaran, sudah mencuat sejak masa Natal pada Desember 2007 lalu. Alasannya, masyarakat sepertinya kurang mendapat perhatian karena minimnya pembangunan yang mereka rasakan. Selain itu, menurut penduduk penggabungan dua dusun berdekatan yakni Sosor Pasir dan Buntu Raja Dolok menjadi sebuah desa, sudah cukup layak.

Kaum bapak di Sosor Pasir, mayoritas bekerja sebagai nelayan tradisonil di Danau Toba. Sedangkan kaum ibu, umumnya bekerja ke ladang. Mereka berladang kopi dan tanaman palawija lainnya. Dua profesi inilah sebagai mata pencaharian penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pantas Rajagukguk (58), warga Sosor Pasir yang ditemui mengatakan, pihaknya sangat kesulitan bila hendak berurusan ke Kepala Desa. Masalahnya, bukan karena Kepala Desa tidak melayani, tetapi karena lokasi kantor kepala desa cukup jauh yakni sekitar 12 KM dan medan yang harus ditempuh juga sangat sulit. Situasi ini membuat masyarakat malas bila hendak mengurus sebuah urusan. Sebab waktu dan tenaga harus tersita.

Satu-satunya jalan menuju Sosor Pasir adalah melalui lokasi panatapan Hutaginjang. Kondisi jalannya belum diaspal, dan hingga saat ini hanya bisa dilalui kenderaan roda dua.

Situasi itu telah lama dikeluhkan penduduk Sosor Pasir. Keterbatasan transportasi ini, kata Rajagukguk yang termasuk sebagai orang pertama tinggal di Dusun Sosor Pasir itu, telah mengakibatkan mereka yang bermukim disana jauh dari kemajuan alias tertinggal. Informasi atau berita dari luar pun sangat sulit diketahui.

Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjual hasil pertanian dan perikanan, penduduk setempat harus menggunakan perahu tradisionil menuju Kota Muara (ibukota kecamatan) atau bila di Hari Pekan Jumat, melalui kapal penumpang ke Balige. Bila ketinggalan kapal, alternatif lain adalah jalan darat satu-satunya. Berjalan kaki sekitar 12 KM hingga ke pertigaan Jalan Muara. Melewati lereng pebukitan dengan kondisi jalan menanjak, layaknya sedang mendaki gunung.

Lebih meyedihkan lagi, anak-anak SD harus mengalami situasi ini saat pergi dan pulang sekolah setiap pagi dan siangnya.

Meski tertinggal, sudah hampir seluruh rumah penduduk dimasuki aliran listrik. Rajagukguk bercerita, untuk biaya pemasangan jaringan dan tonggak listrik itu dulunya ditanggung oleh penduduk Sosor Pasir, yang merupakan daerah perbatasan Taput dan Toba Samosir ini.

Hal aneh yang terus mereka rasakan sejak listrik dipasang pada tahun akhir tahun 2003 lalu adalah penduduk belum pernah melihat petugas pendata PLN yang turun kesana untuk mengecek atau mencatat jumlah pemakaian pada meteran arus listrik. Kondisi ini sering membuat mereka bingung. Bahkan terkadang warga mau tidak mau harus membayarkan tagihan sebesar Rp 100 ribu / bulan.

Menurut Rajagukguk, persoalan tersebut pernah di protes penduduk sekitar ke pihak PLN tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius.

Rajagukguk yang tinggal di Sosor Pasir selama 20 tahun ini mengaku belum merasakan arti pembangunan yang di lakukan pemerintah selama ini. Sehingga sangat wajar, ketika ditanya dengan tentang pupuk bersubsidi, beberapa bantuan sosial dan pembangunan lainnya, Rajagukguk tampak kurang mengetahui.

Namun ketika ditanya tentang pemilihan kepala daerah Taput yang terlaksana baru-baru ini, Rajagukguk memohon kepada Bupati terpilih memberikan perhatian agar desanya bisa lebih maju.

Salah satu usul yang sudah pernah mereka ajukan adalah pemekaran desa. Lebih rinci disebutkan, Dusun Sosor Pasir memiliki 20 Kepala Keluarga (KK) dan Dusun Buntu Raja Dolok yang berada di lereng bukit dengan 80 KK. Sehingga, kata Rajagukguk, bila kedua desa digabungkan sudah 100 KK dan sudah layak menjadi sebuah desa.